091294

Senin, 12 September 1994

------------------------

Seusai mengikuti kebaktian, aku dan Tengku Rachman mengada-

kan diskusi yang mendalam di teras mesjid LP. Kami berdua mendis-

kusikan apa misi kami masing-masing, dan apa yang dapat dilakukan

bersama-sama. Aku melihat dari kepentingan rakyat banyak dengan

skop nasional, Tengku Rachman melihat dari kepentingan rakyat

Aceh sebagai daerah istimewa.

Dari percakapan kami yang berlangsung kira-kira 2,5 jam itu,

aku menangkap sikap yang dilontarkannya. Bagi dia Pancasila dan

UUD 1945 adalah tidak masalah, atau dia tidak keberatan. Yang

mereka keberatan adalah kenyataan yang ada di Aceh yang jauh dari

keadilan dan kebenaran apalagi bila Aceh dipandang sebagai daerah

istimewa yang Islam akar budayanya. Yang tidak dapat diterima itu

jalah : 1. Sumber kekayaan dieksploitasi, tapi bukan rakyat Aceh

yang menikmati. 2. Tidak diperlakukan propinsi Aceh sebagai

daerah istimewa yang islam akan budayanya. 3. Bertumbuhnya pela-

curan dan semacamnya di Aceh.

Bertitik tolak dari pembicaraan kami, UU NO.5 tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sudah harus diubah,

disesuaikan dengan semangat UUD 1945. Adanya daerah istimewa dan

perlunya diatur perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ini kami

sepakati. Cita-cita perjuangan saya yang saya tuangkan dalam buku

"MENUJU PERUBAHAN SISTIM POLITIK MENURUT UUD 1945" keseluruhannya

dapat diterimanya.

Sorenya Silalahi komandan jaga memberitahukan, istriku dan

anak-anak bertelepon, tetapi tidak bisa disambungkan kepadaku.

Menurutnya, tahanan tidak boleh menerima telepon. Itulah aturan

yang dipesankan Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan).