3. Mengapa KLK Rerekayasa?

• Keterlibatan pihak militer, dapat disimpulkan sebagai kelanjutan rekayasa sebelumnya dalam rangka "menggoyang" kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid. Seperti diketahui, sebelum pecahnya peristiwa 10 Oktober 1996, Kasosspol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid pernah melontarkan isu bahwa organisasi NU pernah kesusupan PKI. Setelah isu itu reda, maka ia melontarkan tuduhan bahwa KH Abdurrahman Wahid terlibat gerakan PRD yang berhaluan komunis. Bahkan Syarwan Hamid menuduh KH Abdurrahman Wahid sebagai tokoh agama yang berbahaya karena bersekongkol dengan Megawati Soekarnoputeri untuk menggulingkan kekuasaan seibarat persekongkolan Kardinal Sin dan Corry Aquino saat menumbangkan rezim Marcos di Filipina.

Latar alasan Syarwan Hamid yang sedemikian rupa menggebu-gebu dalam upaya "menjatuhkan" KH Abdurrahman Wahid, ditengarai berkaitan dengan proses suksesi di mana Syarwan Hamid termasuk orang yang berambisi menjadi wakil Presiden. Keberadaan KH Abdurrahman Wahid selaku pimpinan~organisasi berbasis massa besar yang tidak bisa diajak kompromi oleh para ambisius yang mengincar jabatan Wapres, menjadikan orang tersebut berkepentingan menjatuhkan KH Abdurrahman Wahid untuk diganti dengan pimpinan yang bisa diajaknya berkompromi.
 

• Keterlibatan kelompok Muhammadiyah dan ICMI -- dalam kasus itu -- dapat dikata sebagai fenomena klise pertentangan antara golongan muslim Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah dan Wahabi ditambah ambisi pribadi para pimpinan Muhammadiyah dan ICMI dalam rangka mengantisipasi suksesi. Ini sudah terlihat, sejak tokoh AR dan AS merekayasa PRD untuk menjatuhkan pimpinan NU. Pengerahan Apel Akbar Kokam yang ingin menyaingi Apel Akbar Banser, menunjukkan tanda-tanda tersebut.

 
• Keterlibatan kelompok KH Zaini Abdul Aziz dalam konteks ini lebih dilihat sebagai "obyek penyerta" saja dari suatu rekayasa. Latar alasannya, dapat diasumsikan berkaitan dengan bantuan finansial.

 
• Keterlibatan kelompok birokrat jelas berkaitan dengan kepentingan Golkar yang berusaha menjebol "benteng" PPP di Situbondo. Alasan ini setidaknya terlihat dari prolog pecahnya keributan di Balai Desa Mimbaan, Situbondo pada medio Juni.

 
• Keterlibatan kelompok preman, jelas memiliki alasan utama yakni mereka dibayar oleh kelompok tertentu untuk membuat I kekisruhan di Situbondo. Fenomera ini sudah bukan hal baru dalam kehidupan politik dewasa ini. Bahkan pemanfaatan preman-preman untuk tujuan politik, sempat diprotes oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat yang membuat himbauan kepada pemerintah Indonesia agar membubarkan organisasi yang menampung dan melegalisasi keberadaan preman.