101694

Minggu, 16 Oktober 1994.

------------------------

Aku pulang dari kebaktian minggu, dikamarku kutemukan ada

bungkusan dan ku baca ada tulisan dari selku (iparku) Monang

Silalahi. Monang menulis ia tidak dibenarkan masuk oleh Komandan

jaga. Aku agak kaget soalnya iparku ini sudah bisa datang membe-

zuk.

Aku datangi Komandan jaga Zulkifli, aku tanya "mengapa

di usirkan ipar saya dan tidak dizinkan masuk. Ia jawab "tidak

ada izin". Lalu aku tunjukkan daftar keluarga yang sesuai dengan

Pasal 60 dan 61 KUHAP. Dan kukatakan daftar itu sudah ada sama

Pak Turnip. Ia mengaku mereka serba salah, polisi pun tiap saat

ada yang menjaga dan memeriksa daftar tamu. "Kamu adalah instansi

tersendiri, bukan bawah Polisi". Jangan kamu biarkan polisi

memeriksa buku-buku daftar tamu. Tak ada hak Polisi" katakan

kuat-kuat agar didengar kalau ada polisi di sana.

Jam 12.00 Zulkifli datang ke selku, ia menjelaskan, ia baru

jaga ke rumah kalapas. Dari sana ia bertelepon ke rumahnya Pak

Turnip. Pak Turnip mengakui daftar itu sudah ada padanya. Lalu ia

minta maaf.

Aku kasihan juga melihat petugas L.P mereka sering serba

salah terutama kalau ada polisi. Ini akibat ketidak tegasan

Kalapas.

Sore hari jam 15.00, ibu mertuaku datang menjenguk bersama

Mamak Berto Hutahuruk. Mertuaku memberikan khabar, anak-anakku

dan isteriku di Jakarta sehat-sehat, dan kamupun harus sehat-

sehat disini katanya. Aku sangat sayang kepada mertuaku ini.

Mungkin karena aku sejak kecil sudah yatim dan menjadi piatu.

Dialah merangkap ibu kandungku.

Hari ini ada dua topik diskusi yang menarik di Blok F ber-

kaitan dengan berita surat kabar. Berita pertama mengenai komen-

tar Presiden Soeharto yang mengatakan "Muchtar Pakpahan ditahan

dan diadili bukan karena kasus buruh, tetapi itu kriminal". Yang

menarik, baru pertama kali ini Presiden memberikan komentar atas

penahanan dan pengadilan orang. Lalu ada teman yang bercanda

"itu pertanda Pak Muchtar Pakpahan adalah saingan Pak Harto".

Kedua berita Sasor Pasir Parapat. Tahun 1992, Sasor Pasir

Parapat dibebankan dari rakyat untuk fasilitas umum wisata.

Disebut menjadi partai bebas. Aku pengacara yang membela rakyat.

Tetapi surat kabar hari ini memuat, sekarang sedang dibangun

bangunan swasta. Menariknya, mula-mula pura-pura untuk kepentin-

gan umum. Inilah wajah negara hukum Indonesia.