Tempo Interaktif
Edisi 16/03 - 20/Juni/1998
Wawancara Harry Tjan Silalahi:
"Nasib Etnis Cina Di Indonesia
Seperti Nasib Isteri Kedua"
Kerusuhan sosial yang terjadi
belakang ini lebih menjurus
kepada sentimen anti etnis Cina.
Padahal, sentimen ini sebelumnya
tidak pernah ada dalam sejarah
menjadi kerusuhan yang massal
di semua tempat. Karena itulah
tokoh pembauran yang juga
anggota Dewan Pertimbangan
Bakom PKB, Harry Tjan Silalahi
merasa ada banyak keanehan
dalam kerusuhan yang terjadi di
medio pertengahan Mei 1998 lalu. Apalagi bukti-bukti di
lapangan menunjukkan adanya dugaan kuat: ada kelompok
yang terorganisir yang ikut memprovokasi, memancing
keberanian massa.
Masalah-masalah apa saja yang sebenarnya masih menjadi
ganjalan dalam proses pembauran dan kerukunan antar etnis
terutama Cina di Indonesia? Untuk mengetahui hal itu lebih
rinci, maka Edy Budiyarso menemui Harry Tjan Silalahi,
63, tahun tokoh pembauran dan mantan Ketua Partai Katolik
Indonesia di masa Orde Lama ini. Berikut hasil perbincangan
yang dilakukan di kantor tempat Harry bekerja, CSIS, Jalan
Tanah Abang III Jakarta Selatan, Jum'at 19 Juni lalu.
Petikannya:
Bagaimana Anda melihat k erusuhan yang terjadi pada
pertengahan Mei 1998 lalu?
Saya melihat ada gerakan SARA khusus etnis
Cina itu sejak terjadi kerusuhan di Pantura,
Cirebon dan Losari, Jawa Barat. Lebih kentara
lagi kemudian kejadian di Jakarta dan Solo pada
pertengahan Mei 1998 lalu. Fokus kepada etnis
Cina dapat dibuktikan di lapangan. Para pemilik
toko dan rumah selalu memasang alat
sembahyang muslim dan menuliskan juga
tulisan pribumi muslim. Jadi, pribumi saja masih
belum cukup.
Kerusuhan ini kemudian menjalar sampai ke
Palembang. Jelas peristiwa ini sangat
memilukan. Dari laporan di lapangan dan
laporan Komnas HAM terlihat ada kelompok
yang teroganisir yang menggerakkan.
Kejanggalan apa saja yang Anda dapatkan dari laporan
di lapangan?
Ada pola kerusuhan yang sama, target yang
sama. Padahal dalam sejarahnya, konflik rasial
di Indonesia tidak pernah pernah spontan terjadi.
Harus ada konflik yang laten di suatu
masyarakat, yang terus menerus terjadi. Dan ini
hanya terjadi di satu daerah saja, tidak sampai
menjalar sangat luas. Apalagi sebelumnya,
kira-kira setahun yang lalu, sudah ditemukan
selebaran yang bertuliskan ganyang Cina, awas
Kristenisasi. Ini menunjukkan adanya
pengorganisasian.
Bagaimana dengan kerusuhan-kerusuhan yang berbau
etnis sebelumnya, seperti kasus Situbondo dan
Tasikmalaya?
Yang terjadi di Situbondo itu konotasinya lebih
ke arah religius. Masalah rasial hanya menindih
persoalan religius. Karena kebetulan anggota
gereja-gereja Kristen itu anggotanya adalah
warga keturunan Cina.
Khusus untuk Jakarta, tampaknya aksi penjaran,
pembakaran dan pemerkosaan, pada awalnya dibiarkan
oleh aparat keamanan. Anda kecewa?
Itu yang sangat disayangkan. Pemerintah lewat
alat-alat keamanannya tidak tanggap, terlambat
dan kurang jumlahnya. Lebih menyakitkan lagi
bagi warga minoritas, tidak ada pejabat
pemerintah yang menyapa secara khusus, tidak
ada yang merasa turut prihatin dan mau
menampung keluhan para korban.
Yang muncul malah generalisasi. Ada yang
menyatakan syukurin luh. Bukankah ada
sekelompok orang-orang Cina yang hidup
berlebihan dan turut dalam penjarahan yang
lebih besar, seperti yang dilakukan oleh para
kolutor dan para konglomerat? Hal ini membuat
rasa penolakan yang kuat sekali dari bagian
tubuh bangsa, dari kelompok minoritas.
Apa sebenarnya yang dibutuhkan warga keturunan
dalam situasi sulit seperti itu?
Kami rindu adanya orang-orang yang mau
mendengarkan keluhan kami. Apalagi jika yang
diajak bicara itu orang yang memiliki otoritas.
Warga keturunan itu ingin ada pejabat negara
yang mengatakan bahwa mereka satu saudara,
sehingga tidak perlu merasa khawatir.
Kerusuhan yang terjadi hanyalah kecelakaan
bangsa di mana kita sama-sama merasa malu.
Selanjutnya kepada kepada sebagian kecil
warga keturunan Cina yang melakukan kolusi,
korupsi, harus ditindak secara hukum. Jangan
ditindak secara politis Karena itu tidak sesuai
dengan prinsip negara hukum.
Apakah Anda bisa menunjukkan dari kelompok mana
barisan yang terorganisir tadi?
Jelas kami tidak bisa menyebutkan sesuatu
yang tidak jelas betul. Maka, sudah menjadi
kewajiban petugas keamanan membuktikan
adanya kelompok terorganisir itu. Bukankah
Presiden Habibie sendiri yang menyebutkan
adanya kelompok teroganisir di depan para
perwira ABRI. Penyelidikan ke arah itu harus
dilakukan oleh aparat keamanan untuk
menumbuhkan rasa aman, sehingga diharapkan
di masa yang akan datang, kejadian ini tidak
akan terulang lagi.
Apakah fakta sosial yang menunjukkan adanya
kesenjangan itu juga ikut menjadi berperan?
Makanya sudah harus diubah orientasi
pembangunan nasional. Dari pembangunan fisik
saja yang melupakan masalah non fisik, seperti
masalah psikologis kejiwaan, masalah kultural
dan masalah-masalah politik. Semua masalah
itu harus seimbang.
Orde Baru ini 'kan terlalu terpesona oleh
kemajuan ekonomi. Sehingga, aspek-aspek lain
seperti pembinaan politik, kultural, suasana
psikologis yang tegang antara orang kaya dan
orang tidak punya. Antar etnis antar agama
harus disantuni sehingga masalah ini tidak
menjadi tidak terlambat.
Bagaimana dengan anggapan bahwa selama ini orang
Cina dibiarkan gemuk dengan saluran ekonomi
kemudian dijadikan korban seperti hewan kurban?
Saya kira itu benar. Digemukkan kemudian
dibantai. Ini jelas tidak menguntungkan
siapa-siapa. Karena yang kurus-kurus akan
ketinggalan waktu, jika membantai, dan
menjarah barang-barang yang hanya dinikmati
sesaat. Padahal yang diperlukan adalah
pemerataan sejak semula. Ini yang kurang
diperhatikan.
Kenapa ini bisa terjadi?
Hal ini bisa terjadi, karena banyak orang-orang
Top di masa Orde Baru itu lemah dalam
penguasaan konsep tentang national building.
Sedikit sekali dari mereka yang membaca
kembali, siapa penghuni bangsa Indonesia yang
sebenarnya. Seperti yang dirumuskan oleh para
pendiri bangsa, sehingga orang dengan mudah
menyatakan pribumi Indonesia. Padahal, tidak
ada Indonesia, yang ada hanyalah pribumi Solo,
Batak, Sunda, karena kata Indonesia sendiri
bukan kata asli Indonesia, melainkan diambil
dari bahasa Yunani.
Sebagai bekas Ketua Partai Katolik Indonesia, Anda
bisa membandingkan rasa kebangsan dari pemimpin
bangsa?
Maaf saja, konsepsi kebangsaan Pak Harto itu
sangat minim jika dibandingkan dengan Bung
Karno. Bung Karno itu keluar mengatakan saya
ingin bangsa Indonesia yang besar. Sedangkan
Pak Harto jika keluar mengatakan dirinya orang
Jawa. Jadi, jika Bung Karno dulu memakai peci
dan pakaian safari yang diterima semua orang
dan menunjukkan ciri khas orang Indonesia.
Sedangkan Pak Harto datang ke Istana
menggunakan blangkon dan pakain adat Jawa.
Dari contoh kecil ini saja sudah bisa dilihat visi
Pak Harto yang tidak sejauh Bung Karno.
Anda setuju dengan anggapan bahwa politik
diskriminasi memang sengaja dilestarikan untuk
melanggengkan kekuasaan politik Orde Baru?
Ya. Saya memiliki pengandaian yang pas
dengan warga keturunan di Indonesia. Secara
politis orang-orang Cina ini diperlakukan sebagai
isteri kedua, gundik atau selir. Mereka ini
dinikmati tubuhnya, tetapi tidak pernah diajak ke
acara-acara resepsi., sehingga mereka tidak
mengerti masalah-masalah kenegaraan. Rasa
memiliki bangsa pun kurang, sehingga wajar
saja jika mereka memiliki uang, mereka akan
selalu simpan. Karena mereka takut sang
penguasa, sang suami ini akan mencari isteri
yang baru lagi.
Kongkritnya?
Orang Cina kuat di bidang ekonomi karena
sejarah. Mereka juga sering dipakai oleh para
pejabat pemerintah yang pribumi, untuk
mengelola sumber-sumber ekonomi pejabat itu.
Bukan mengurusi sumber ekonomi negara.
Lantas mereka melakukan monopoli,
keuntungan dari monopoli itu dibagi bersama,
sehingga yang rugi lagi-lagi adalah rakyat yang
harus membeli barang dengan harga mahal.
Kedua-duanya salah dalam kasus seperti ini.
Lantas jika masyarakat tahu ada korupsi di
lingkungan pemerintah, maka, pejabat itu
dengan mudah mengatakan semua itu terjadi
karena dominasi ekonomi Cina. Padahal,
mereka juga menikmati keuntungan bersama.
Hal ini yang terjadi di hampir semua pemerintah
daerah di Indonesia. Di pusat dengan cara-cara
monopoli.
Apakah jalan keluarnya bisa dilakukan dengan
mendirikan partai politik, seperti yang dilakukan oleh
Partai Politik Tionghoa?
Menurut saya itu bukan solusi yang tepat.
Pendirian Partai Tionghoa bisa malah menjadi
bumerang dan kontra produktif. Saya melihat
adanya tendensi pembatasan, dalam partai.
Partai politik harus dibatasi hanya yang memiliki
konstituen lima persen dari jumlah penduduk.
Jika kurang dari lima persen, maka tidak boleh
ikut dalam pemilu, berarti bubar.
Kalau partai Tionghoa didirikan, maka tidak
akan bisa menjadi partai, karena jika seluruh
orang Tionghoa memilih, jumlahnya tidak akan
lebih dari tiga persen. Padahal, kita tahu orang
seperti Kwik Kian Gie itu sudah pasti akan
memilih PDI, Yunus Yahya PDI juga. Jusuf
Wanandi pasti akan memilih Golkar. Dan orang
pribumi itu sudah pasti tidak akan memilih
Partai Tionghoa.
Jalan keluar seperti apa yang bisa dilakukan untuk
mencegah aksi rasialisme terulang lagi?
Harus ada pendidikan politik, sosial yang
dilakukan oleh para pemimpin informal. Seperti
yang dilakukan Gus Dur, begitu sampai di
Surabaya, dari Eropa, setelah ada kerusuhan
Tasikmalaya, ia lantas mengatakan saya
sebagai pemimpin umat Islam meminta maaf
atas kerusuhan Situbondo. Dan pada saat itulah
suasana menjadi tenang.
Begitu juga seperti yang sekarang dilakukan
oleh Amien Rais. Amien mengatakan
saudara-saudara keturunan Cina, kesalahan
tidak karena mereka, tetapi kesalahan kebijakan
pemerintah. Lantas Amien mengatakan agar
warga keturunan yang masih berada di luar
negeri agar kembali dan bersama-sama
memperbaiki bangsa. Pernyataan itu sungguh
menyentuh hati, dan kami sebagai warga
keturunan juga merasa diorangkan, disamakan
derajadnya. Ini penting sekali.
==============================================
Sumber Berita : Tempo Interaktif Online
==============================================